Anggota DPRD Provinsi Lampung Helat Reses di Lamsel, H. Ahmad Basuki, M.Pd.I, Tanggapi Aspirasi Listrik Pertanian Daya Lemah

LAMSEL, WARTAPRO.ID –
H. Ahmad Basuki, M.Pd.I, Anggota Dewan Perwalian Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Daerah Pemilihan (Dapil) II, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel), gelar reses tahap III masa sidang kedua tahun 2025. Turut hadir Anggota DPRD Lamsel Yudi Suprayoga, yang acara tersebut digelar di Balai Desa Bangun Rejo, Kecamatan Ketapang, pada Senin (21/7/2025).

Anggota Legislatif Provinsi Lampung H. Ahmad Basuki, M.Pd.I, menyampaikan, “Kebetulan kita lagi reses, sekaligus kita gunakan untuk pendidikan politik kepada konstituen dengan kegiatan internal sekolah kader perubahan. Harapannya ini adalah tim-tim sukses yang bisa menjadi mata, telinga anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat,” ungkapnya saat wawancara usai acara berlangsung.

Dirinya menegaskan, tugas umum anggota DPRD selain pengawasan, fungsi legislasi, fungsi budgeting, Anggota Legislatif punya satu fungsi tugas lagi, yaitu fungsi aspirasi.

“Biasanya masyarakat biasa menyampaikan pada saat Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan, red), dan harapannya dari aspirasi ini akan menjadi referensi kita untuk kita sampaikan ke DPRD,” ucap H. Ahmad Basuki, M.Pd.I, anggota Legislatif dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kepada Jurnalis.

Terkait ihwal adanya keluhan masyarakat Bangun Rejo, Rohwandi menyampaikan keluhan para petani, yang listrik di jalur pertanian berdaya lemah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Karena Daerah kami mayoritas petani, sumur bor menjadi polemik, dan yang perlu disikapi adalah terkait arus listrik yang tegangannya kurang,” tegasnya.

Anggota Legislatif Provinsi Lampung ini Dapil II, ini mengatakan bahwa dirinya akan menyampaikan aspirasinya kepada instansi terkait.

“Saya juga kebetulan ada di Komisi II yang membidangi pertanian, kami sudah menyusun program pembangunan kedepan bersama OPD teknis divisi pertanian mendorong untuk MoU dan kerjasama dengan PLN. Kalau di PLN itu ada program PLN untuk industri, kenapa gak ada PLN, listrik untuk pertanian,” papar H. Ahmad Basuki, M.Pd.I.

Ia menilai bahwa “pertanian ini penting, sumur bor dan lain sebagainya, biasanya bantuan dari pemerintah itu lama dan jumlahnya terbatas. Kalau masyarakat petani produktif menanam biasanya mereka mengebor sendiri pun mau, tapi biasanya ke dalamnya adalah soal listrik. Kadang kalau pakai Genset dan sebagainya biasanya tidak hemat energi, harga solar yang tinggi dan sebagainya, jadi bisa lebih efektif,” terangnya.

Lanjutnya, “jadi kalau ini bisa didorong, tidak hanya listrik untuk industri tetapi petani juga bisa mandiri, jadi kekurangan bisa di antisipasi,” imbuhnya.

“Kebetulan saya kan Dapil Lampung Selatan, PLN ini di masing-masing Kabupaten, ada PLN Metro, PLN Lampung Selatan untuk bekerjasama dan MoU dengan PLN di tingkat Kabupaten masing-masing. Kami nanti dorong di tingkat Provinsi untuk bisa mensosialisasikan PLN Kabupaten/Kota, terus kemudian Gubenur, Komisi II meminta kepada Bupati dan Walikota untuk mem full up itu ditingkat Kabupaten/Kota sehingga seluruh jaringan listrik, kalau hari sudah bisa melayani masyarakat di pemukiman, listrik juga harus mampu melayani dibidang pertanian,” paparnya lagi.

Disisi lain, acara yang beririsan dengan sekolah Kader Perubahan dari Lembaga Kaderisasi Kabupaten (LKK) PKB DPC Lamsel tersebut, dirinya berharap para peserta akan mampu menjadi penyambung lidah dari masyarakat kepada anggota DPRD.

“Kami sedang mendorong kegiatan pendidikan politik seperti ini kepada konstituen mereka bisa menjadi satu nafas, menjadi mata dan telinga kami di bawah untuk menyerap aspirasi masyarakat.” Tandasnya. (Red)