KAPI Desak DPRD, DPMP2TSP, DLHD Lamsel Menyidak PT. Pockpan di Kecamatan Sidomulyo dan CAP 7 Natar

LAMSEL, WARTAPRO.ID –

Organisasi Masyarakat (Ormas) Komite Aksi Pemuda Indonesia (KAPI) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) agar segera turun tangan adanya dugaan terkait legalitas PT. Charoan Pokphan Jaya Farm GPP 2 yang ada di Desa Sukamaju, Kecamatan Sidomulyo dan PT. Central Avian Pertiwi (CAP) 7 Kecamatan Natar.

Ketua Ormas KAPI Dedi Manda Putra mengatakan, berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Hal ini juga untuk menghindari adanya perusahan-perusahaan nakal yang berdiri dan berusaha tanpa mengantongi izin dari Pemerintah Daerah sehingga dapat dikategorikan telah merugikan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

“Yaitu dengan adanya bangunan gudang baru PT. Pokphand yang berada di Desa Sukamaju, Kecamatan Sidomulyo, belum ada Izin Mendirikan Bangunan (IMB) nya, yang kedua adanya tempat pembuangan limbah cair yang tak berizin,” ungkapnya, pada Selasa (31/12/2024).

Lanjutnya, “kemudian tempat pembuangan sampah LB3 yang tidak memenuhi standar, lalu sampah domestik masih di bakar, dan tidak di kelola pihak ketiga serta diduga tidak ada izinnya,” tegasnya.

Tak hanya sampai disitu, dirinya juga mengungkapkan, “diduga Izin sumur tidak sesuai dengan titik koordinat, terus juga kita duga SIUP, SITU belum terupdate di Dinas Perizinan Kabupaten Lampung Selatan,” terangnya.

Disisi lain, PT. CAP 7 di Kecamatan Natar diduga juga telah menghambat perekonomian serta kesehatan masyarakat setempat.

“Berdasarkan investigasi di lapangan PT. Central Avian Pertiwi (CAP) 7 Kecamatan Natar, diduga tidak juga memenuhi Standar Operasional Perusahaan, pertama Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) diduga tidak memenuhi standar, karena air buangan mengalir ke aliran sungai-sungai kecil ke arah persawahan warga,” paparnya.

Masih kata Dedi Manda Putra, “Kemudian tempat penampungan sampah domestik masih dibakar, terkadang masih ada sampah B3 di tempat pembuangan domestik, tempat pembuangan sampah LB3 masih tidak di kelompokan sesuai jenis bahan beracun. Terus juga ada bangunan mess yang diduga belum memiliki IMB,” imbuhnya.

Ihwal tersebut mencuat, adanya dugaan PT. Charoan Pokphan Jaya Farm GPP 2 yang ada di Desa Sukamaju, Kecamatan Sidomulyo dan PT. Central Avian Pertiwi (CAP) 7 Kecamatan Natar, tidak mengantongi izin yang lengkap.

“Untuk itu kami meminta DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Pemkab Lampung Selatan, terkhusus Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMP2TSP) Kabupaten Lampung Selatan untuk memeriksa kelengkapan berkas perizinan dua perusahaan tersebut. Dan juga kami meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) Kabupaten Lampung Selatan agar memeriksa izin pembuangan limbah cair (IPLC), izin limbah B3 serta perizinan dokumen lingkungan lainnya,” jelasnya.

Ia menyarankan, agar dana CSR PT. Charoan Pokphan Jaya Farm GPP 2 tidak hanya untuk kegiatan sosial saja, melainkan juga membantu Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. (Red)