LAMSEL, WARTAPRO.ID – Pimpinan PT PLN Nusantara Power Up Sebalang mangkir hadiri undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di kantor Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Selatan (Lamsel), pada Jum’at (21/3/2025).
Diketahui, pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) juga pernah mengundang Pimpinan PT PLN Nusantara Power Up Sebalang dalam koordinasi pada Senin 17 Februari 2025, bulan lalu, namun juga enggan hadir.
Menindaklanjuti Ihwal tersebut, Kepala Dinas Disnaker Badruzzaman, S.Sos.MM, juga siap bersama Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Elektronik Elektri Forum Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPEE FSPMI) Lampung, dengan Komisi IV DPRD Lamsel untuk menjadwalkan ulang RDP.
“Ada surat bahwa mereka (PLTU Sebalang) gak bisa hadir, cuma memang kita juga memaklumi lah ya, mungkin mereka banyak kesibukan, karena menjelang Idhul Fitri biasanya banyak siaga-siaga gitu kan, termasuk PLN juga, alasannya itu,” celetuknya.
Namun, ia berharap setelah lebaran, semua pihak, termasuk Pimpinan PT PLN Nusantara Power Up Sebalang akan hadir dijadwal berikutnya.
“Kalau mendengar dari DPR tadi ya, kita tetap akan adakan RDP tapi ditunggu waktu yang setelah lebaran, diharapkan bisa hadir semua,” ucapnya kepada jurnalis media wartapro.id -.
Ia juga mengamini, jika dijadwalkan kembali pihak Pimpinan PT PLN Nusantara Power Up Sebalang tidak hadir, maka pihaknya juga siap turut serta mendampingi untuk turun langsung lapangan.
“Gak pa-pa, cocok saya juga setuju, karena kita udah dua kali loh kegiatan seperti ini, saya yang ngundang juga meraka gak bisa hadir, terus DPR ngundang juga gak bisa hadir,” ketusnya.
Dan jika terjadi unjuk rasa, pihak PC SPEE FSPMI Lampung akan menyampaikan tuntutan agar PT PLN Nusantara Power UP Sebalang mempekerjakan kembali 14 karyawan yang diberhentikan secara sepihak.
“Ya kalau memang ini ya, kita yang turun ke lapangan, kita yang ngalah, kita yang kesana gitu loh.” Tandasnya. (Red)