Yasip Khasani Membuka Sosialisasi Peluncuran Katalog Elektronik Versi 6 di Ruang Kaloka

Wartapro.id Kota Salatiga

Katalog Elektronik Versi 6 di sosialisasikan di Pemerintah Kota Salatiga. Aplikasi ini menghadirkan fitur-fitur baru yang dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, dalam memberikan kemudahan kepada semua pihak yang terlibat.

Hal tersebut disampaikan Penjabat Wali Kota Salatiga, Yasip Khasani saat membuka Sosialisasi Peluncuran Katalog Elektronik Versi 6 di Ruang Kaloka, Selasa (03/12/2024).

Menurutnya, peluncuran katalog elektronik versi 6 adalah langkah signifikan dalam perjalanan transformasi tersebut. Sistem ini dirancang untuk membuat pengadaan lebih kompetitif, memberikan manfaat yang seimbang bagi pembeli, dalam hal ini pemerintah, serta penjual yang tergabung dalam platform katalog.

“Sosialisasi katalog elektronik versi 6, dan didalamnya mempunyai tampilan, fitur-fitur yang baru seperti platform marketplace saat ini, sehingga lebih familiar. Dan layanan ini bisa integrasi dengan pembayaran, sehingga sangat memudahkan. Dari hulu sampai hilir ini terhubung maka, akan memudahkan kita karena semua dokumentasinya sudah digital,” kata Yasip.

Transformasi digital pengadaan ini merupakan cerminan komitmen besar dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan para pihak terkait untuk terus memperbarui sistem pengadaan nasional. Semua upaya ini dilakukan demi tujuan besar, yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

“Masyarakat kini dapat memantau proses pengadaan pemerintah dengan lebih baik. Spesifikasi produk, harga, hingga gambarnya dapat diakses secara terbuka, sehingga memperkuat prinsip good governance,” tambahnya.

Sebagai informasi bahwa Katalog Elektronik Versi 6, adalah suatu bagian dari ekosistem Platform Pengadaan Nasional yang dimiliki oleh LKPP dan dikelola bersama Telkom yang memiliki fungsi sebagai platform yang digunakan oleh Kementerian, Lembaga setingkat Kementerian, dan/atau serta Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk dana yang bersumber dari APBN dan/atau APBD melalui metode E-Purchasing.(Pemkot//Pak ten)