DPRD Lamsel Widodo angkat Bicara; 40 Tahun Jalan penghubung antara Kecamatan Ketapang dan Penengahan Tak Kunjung Dibangun

LAMSEL, WARTAPRO.ID – Berangkat dari Partai Amanat Nasional (PAN) dari Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel), Widodo anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lamsel angkat bicara terkait belum terealisasinya jalan penghubung dua Kecamatan antara Penengahan.

Widodo mengungkapkan ihwal tersebut dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2024 dengan para Camat Kecamatan se-Kabupaten Lamsel, yang digelar di ruang Badan Anggaran (Banggar), pada Jum’at (11/4/2025).

“Jalan penghubung dua Kecamatan antara Ketapang dan Penengahan itu sudah 40 tahun tak tersentuh pembangunan yang panjangnya kurang lebih 1.800 meter,” ungkapnya.

Dirinya juga menjelaskan bahwa setiap tahunnya, bahkan sebelum jadi Dewan ikut membantu dan menurunkan ekskavator untuk pengerukan dan pembenahan talud agar bisa di akses oleh masyarakat.

“Akses jalan Kabupaten yang aksesnya menghubungkan dua Kecamatan di dua Desa, yakni Desa Karang Sari Kecamatan Ketapang dan Sukabaru Kecamatan Penengahan,” ucapnya.

Widodo yang terpilih menjadi DPRD Lamsel periode 2024-2029 dari Dapil 3 yang meliputi Kecamatan Penengahan, Bakauheni, Ketapang dan Sragi, juga berharap agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat bersinergi agar pembangunan jalan tersebut dapat segera terealisasi.

“Karena akses jalan ini sangat penting, jadi saya berharap jalan yang sudah dinanti-nantikan berpuluh-puluh tahun oleh masyarakat dapat segera terealisasi. Sehingga roda perekonomian akan berjalan dengan baik menuju Lampung Selatan yang lebih maju,” tandasnya.

Disisi lain, Camat Ketapang Rendy Eko Supriyanto sangat mensupport apa yang menjadi usulan anggota Dewan yang berdomisili di Kecamatan Penengahan tersebut.

“Tentunya support banget, bahkan Dewan sudah ngomong juga, artinya menjadi usulan yang menjadi skala prioritas,” tuturnya.

Ia juga mengatakan bahwa usulan jalan penghubung dua Kecamatan tersebut di dorong melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat bawah hingga tingkat Kabupaten.

“Dan akan terus kita dorong mulai dari Musrenbangdes, Musrenbangcam, hingga Musrenbang tingkat Kabupaten.” Tandasnya kepada jurnalis media wartapro.id -. (Red)