Hukum Indonesia: Tumpul ke Bawah, Runcing ke Atas Ketimpangan yang Merusak Kepercayaan Publik

WARTAPRO.ID| Opini Publik- Dalam perjalanan panjang sistem hukum Indonesia, muncul ungkapan yang menggambarkan betapa tajamnya ketidakadilan yang ada: “Hukum tumpul ke bawah, runcing ke atas.” Ungkapan ini menggambarkan sebuah fenomena yang semakin memprihatinkan di mana hukum seolah-olah lebih keras kepada rakyat kecil, sementara para elite atau pejabat dapat lolos begitu saja dari jeratan hukum meskipun jelas-jelas melakukan pelanggaran.

Kasus-kasus korupsi besar yang tak kunjung tuntas, dengan pelaku yang masih menikmati fasilitas mewah meskipun di balik jeruji penjara, memperburuk citra penegakan hukum di Indonesia.

Sementara itu, warga biasa yang terperangkap dalam kesulitan hidup sering kali mendapatkan hukuman yang jauh lebih berat, bahkan hanya karena mencuri makanan untuk bertahan hidup. Apa yang terjadi? Ini bukan lagi masalah ketidaktahuan atau kekurangan regulasi. Ini adalah masalah budaya hukum yang terbelenggu oleh praktik feodalisme, intervensi politik, serta lemahnya integritas aparat penegak hukum.

Dalam sistem seperti ini, hukum tidak lagi dijalankan berdasarkan keadilan, melainkan atas dasar kekuasaan dan uang.Masyarakat pun mulai mempertanyakan: “Untuk siapa hukum itu ada?” Jika hukum hanya tajam bagi orang kecil dan lemah terhadap mereka yang berkuasa, kepercayaan publik terhadap sistem hukum akan hancur.

Keberlanjutan demokrasi dan keadilan sosial terancam jika ketimpangan ini terus berlanjut.Untuk itu, kini lebih dari sebelumnya, kita membutuhkan reformasi hukum yang mendalam.

Langkah pertama adalah menjaga independensi lembaga-lembaga hukum, baik itu polisi, jaksa, maupun hakim. Pengawasan yang transparan, baik dari dalam maupun luar lembaga hukum, harus diperkuat agar hukum benar-benar berfungsi sebagai alat keadilan yang adil bagi semua, tanpa terkecuali.Kini saatnya untuk menegakkan hukum yang bukan hanya runcing di atas, tapi juga tajam dan adil untuk semua kalangan.

Hukum yang melindungi hak setiap warga negara, bukan hanya mereka yang memiliki kekuasaan.