Disebut Abaikan Warga Tidak Mampu, Ini Klarifikasi Pemdes Bakauheni 

Wartapro.id-Lampung Selatan 

Pemerintah Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, angkat bicara sekaligus meluruskan pemberitaan yang berkembang dan menarasikan bahwa Pemdes Bakauheni diduga tidak peka serta mengabaikan warganya yang tengah mengalami kesulitan ekonomi.

Pemberitaan tersebut menyebutkan seorang lansia bernama Maimunah, warga Dusun Kenyayan Bawah 1 RT 004/RW 005, Desa Bakauheni, tidak mendapatkan bantuan apa pun dari pemerintah desa. Bahkan disebutkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang sempat diterima dua hingga tiga tahun lalu dihentikan tanpa alasan jelas, serta pengajuan bedah rumah yang disebut tidak pernah terealisasi hingga tahun 2026.

Menanggapi hal itu, Kepala Dusun Kenyayan Bawah 1 RT 04/RW 05, Fauzan, membantah narasi pemberitaan yang dinilainya tidak berimbang dan tidak profesional.

“Kami sebagai aparat desa, baik Kadus maupun RT, tidak mengetahui jika ada pihak yayasan yang akan memberikan bantuan kepada warga di sini. Seharusnya ada koordinasi terlebih dahulu dengan aparat setempat. Tiba-tiba muncul pemberitaan seolah-olah aparat desa tidak memperhatikan,” ujar Fauzan saat dikonfirmasi di kediamannya, Minggu (8/2/2026).

Fauzan menjelaskan, selama ini pihaknya tetap memberikan perhatian kepada Ibu Maimunah. Namun, kendala utama adalah status administrasi kependudukan yang bersangkutan.

“Ibu Maimunah hingga saat ini belum memiliki Kartu Keluarga (KK) sendiri dan masih tergabung dalam KK anaknya, Ibu Karlina. Kami sudah menyarankan agar dibuatkan KK terpisah sesuai aturan pemerintah agar bisa terdata dan menerima bantuan sosial secara resmi. Namun, anaknya belum bersedia dengan alasan ingin tetap satu KK,” jelasnya.

Meski demikian, Fauzan menyebutkan bahwa setiap bulan Ibu Maimunah tetap menerima bantuan zakat mal yang diberikan langsung olehnya secara pribadi. Selain itu, program bedah rumah juga saat ini sedang dalam proses pengajuan.

“Hari Rabu mendatang, Ibu Maimunah juga dijadwalkan menerima bantuan sosial berupa paket sembako dari Koperasi SIKHAM,” tambahnya.

Sementara itu, Karlina, anak dari Ibu Maimunah, membenarkan kedatangan pihak Yayasan Gemilang Peduli Nusantara (YGPN) Lampung Selatan yang meminta data berupa foto dirinya, orang tuanya, serta kondisi rumah.

“Saya ditanya soal PKH, dan saya jelaskan bahwa PKH saya terblokir sekitar tiga tahun lalu setelah anak saya keluar dari KK karena menikah. Itu bukan menyalahkan pemerintah desa,” kata Karlina.

Ia juga menegaskan bahwa saat pihak yayasan turun ke lokasi, tidak ada wartawan atau jurnalis yang ikut melakukan konfirmasi.

Terpisah, Sekretaris Desa Bakauheni, Riki Dwi Aditya, mewakili Kepala Desa Bakauheni Sukirno, menyayangkan narasi pemberitaan yang dinilai tidak melalui proses konfirmasi dengan pemerintah desa maupun aparat setempat.

“Kami tegaskan bahwa pemerintah desa tidak hanya kepala desa dan perangkatnya, tetapi juga kepala dusun dan RT. Ketika Kadus dan RT memberikan perhatian kepada warga, itu artinya pemerintah desa sudah hadir,” tegas Riki

Terkait bantuan PKH, Riki menjelaskan program tersebut ada pengurusnya sendiri yaitu pendamping PKH dibawah naungan dinas sosial

“Aktif atau tidaknya PKH bisa langsung dikonfirmasi ke pendamping PKH. Desa akan membantu jika warga melapor dan menyampaikan kendala, karena PKH memiliki kriteria yang ditentukan,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa bantuan untuk lansia tidak mampu denga persyaratan harus memiliki KK tunggal, yang nantinya akan diajukan oleh pemerintah desa.

Riki berharap ke depan setiap pihak, termasuk yayasan atau instansi yang akan melaksanakan kegiatan sosial, dapat berkoordinasi terlebih dahulu dengan Pemdes, RT, atau kepala dusun setempat.

“Kami juga menghimbau agar setiap pemberitaan, baik positif maupun negatif, dikonfirmasi terlebih dahulu kepada pemerintah desa agar tidak terjadi miskomunikasi dan penyebaran informasi yang belum tentu benar,” pungkasnya.(Red)